Komisi VII Minta PT SMART Berikan Data Konkret Luasan Lahan dan Jumlah Produksi

21-01-2022 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Pekanbaru, Riau, Kamis (20/1/2022). Foto: Bianca/Man

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menekankan, Komisi VII DPR RI meminta kepada anak perusahaan PT Sinarmas Agro Resource and Technology (SMART) Tbk di wilayah Riau untuk memberikan data yang konkret terkait dengan luasan lahan dan jumlah produksi palm oil (kelapa sawit) yang dihasilkan.

 

“PT SMART, itu (berbasis) kelapa sawit yang memicu juga sekarang dengan harga minyak goreng naik. Kembali lagi kepada lahan juga apa yang mereka lakukan. Lahan ini dari yang kata mereka itu 83.000 (hektare), 51.000 hektare adalah intinya, kemudian 32.000 hektare adalah plasma. Apakah benar produksi itu apa benar? Nah ini kita minta data, tadi tidak terjawab, data yang konkret yang kita butuhkan," ungkap Dony usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Pekanbaru, Riau, Kamis (20/1/2022).

 

Menurut Dony, data konkret luas lahan dan jumlah produksi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pendapatan negara. Oleh sebab itu, politisi PDI-Perjuangan ini menyesalkan direksi anak perusahaan PT SMART Tbk yang ada di wilayah Riau tidak dapat memberikan data yang konkret dalam kunjungan tersebut.

 

"Kembali lagi untuk pendapatan negara, negara dapat apa dan apa yang diterima oleh rakyat. Nah ini selanjutnya target ini yang kita minta dan tadi tidak terjawab. Jujur perwakilan dari PT SMART ini tidak dapat menjawab secara konkret, ini yang sungguh kita sesalkan sebenarnya. Jadi kita minta juga PT SMART bisa menjawab (dan) memberi masukan sebagai bahan kita, kalau tidak nanti kita bawa ke sidang ke RDP di DPR nanti, karena kembali lagi ini kita targetnya adalah pendapatan negara," imbuh Dony.

 

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI ini melanjutkan, bahwa DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) akan terus mendorong dan mengawasi pendapatan negara. "Kita kan di DPR hari ini ada Panja PPN, pendapatan negara ini harus kita kejar karena negara kita butuh dari mana kita bisa ambil dana yang seharusnya masuk ke pemerintah seharusnya masuk negara. (Pendapatan negara yang) tidak diterima oleh negara hari ini, ini yang kita kejar hari ini," tutupnya.

 

Sebagai informasi, PT SMART adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang berfokus pada produksi minyak sawit yang lestari. PT SMART mengoperasikan 16 pabrik kelapa sawit, 4 pabrik pengolahan inti sawit dan 4 pabrik rafinasi di Indonesia. Selain minyak curah dan minyak industri, produk turunan SMART juga dipasarkan dengan berbagai merek, seperti Filma dan Kunci Mas.

 

Aktivitas utama SMART yakni pengelolaan sekitar 138 ribu hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, termasuk lahan plasma, pemanenan dan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK), hingga memprosesnya menjadi beragam produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel dan oleokimia, serta perdagangan produk berbasis kelapa sawit ke seluruh dunia. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...